Dampak Krisis Ekonomi Global Bagi Indonesia

PENGERTIAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

Krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan/degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi Global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar di sluruh dunia yang tidak dapat dielakkan karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut. Sektor yang terkena imbasan Krisis ekonomi global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Namun yang paling tampak gejalanya adalah sektor bidang ekonomi dari terkecil hingga yang terbesar.

Sebagai contoh bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Peristiwa ini mengakibatkan rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar.

Cara mengatasi permasalah Krisis ekonomi bagi masyarakat adalah lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah untuk lebih sigap dalam situasi masyarakat.



DAMPAK TERJADINYA KRISIS EKONOMI GLOBAL BAGI INDONESIA

Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa negara besar di dunia diantaranya AS secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia.Maka dari itu pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri

Krisis ekonomi global bisa diumpamakan sebagai deretan kartu domino yang diatur sejajar,jika pemain utamanya terjatuh maka akan membawa dampak buruk terhadap yang lainnya (efek domino). Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbangan ke jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa bagi dunia bisnis.

Saat ini dampak resesi ekonomi global yang paling dirasakan adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing dan investasi emas.

Dari pantauan media di sejumlah pasar di tanah air, sejak BEJ melakukan suspend pada Jum’at (10/10/11) , harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Jika sudah begini, masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku di sektor properti akibat pengaruh krisis ekonomi global, sangat mungkin terjadi. Seperti di kutip dari Antara.co.id, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Adib Adjiputra, di Solo, beberapa waktu lalu mengatakan, harga bahan baku yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri, berpotensi terpengaruh oleh krisis ekonomi ini.

Harga bahan baku seperti besi, keramik, semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri manufaktur, kata dia, sangat rentan mengalami kenaikan.

Kenaikan bahan baku akibat dampak krisis ekonomi ini akan semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).



BEBERAPA SOLUSI MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.

Pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

Ketiga adalah optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.
Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

Keempat, ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

Kelima, semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

Keenam, menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Ketujuh, perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.

Kedelapan, semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.

Kesembilan, mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

Kesepuluh, Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.



REFERENSI

http://www.opensubscriber.com/message/motivasi@yahoogroups.com/10510614.html

http://kompas.co.id/read/xml/2008/10/02/23553141/kekhawatiran.krisis.ekonomi.global.benamkan.saham.dunia

http://borneo-tribune.net/2008/11/01/dampak-krisis-ekonomi-global-sawit-aman-karet-tak-aman/

4 EB 09


International Acounting

Penetapan Harga Transfer dan Pajak Internasional

Dari seluruh variable lingkungan yang harus diperhatikan oleh manager keuangan, hanya variable mata uang asing yang memiliki pengaruh sama besarnya dengan variable perpajakan. Faktor pajak sangat memperngaruhi keputusan mengenai di mana perusahaan melakukan investasi, bentuk organisasi apa yang digunakan, bagaimana cara untuk mendanainya, kapan dan di mana untuk mengakui elemen-elemen pendapatan, beban dan berapa harga transfer yang dikenakan.



KONSEP AWAL

Rumitnya hokum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan di luar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. Konsep ini mencakup instilah netralitas pajak dan ekuitas pajak. Netralitas pajak berarti bahwa tidak memiliki pengaruh (netral) terhadap keputusan alokasi sumber daya. Dengan kata lain keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi seoperti tingkat imbalan dan bukan pertimbangan pajak. Ekuitas pajak berarti wajub pajak yang menghadapi situasi yang mirip semestinya membayar pajak yang sama, tetapi terdapat ketidaksetujuan antarbagaimana menginterpretasikan konsep ini.



KEANEKARAGAMAN SISTEM PAJAK NASIONAL

Suatu perusahaan dapat melakukan bisnis internasional dengan mengekspor barang dan jasa atau dengan melakukan investasi asing langsung atau tidak langsung. Ekspor jarang sekali memicu potensi pajak di Negara yang melakukan impor, karena sulit sekali bagi Negara pengimpor untuk menetapkan pajak yang dikenakan atas eksportir luar negeri. Di sisi lain suatu perusahaan yang berorientasi di Negara lain melalui cabang atau perusahaan afiliasi terkena pajak di Negara itu.



MACAM-MACAM PAJAK

Perusahaan yang berorientasi di luar negeri menghadapi berbagai jenis pajak. Pajak langsung seperti pajak penghasilan, mudah untuk dikenali dan umumnya diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan. Pajak tidak langsung seperti pajak konsumsi tidak dapat dikenali dengan jelas dan tidak terlalu sering diungkapkan, umumnya mereka tersembunyi dalam pos biaya dan beban lain-lain.

Pajak Penghasilan Perusahaan, mungkin digunakan secara lebih luas untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dibandingkan dengan pajak utama lainnya dengan kemungkinan pengecualian untuk bead an cukai.

Pajak pungutan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap dividen, bunga, dan pembayaran royalty yang diterima oleh investor asing.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi yang ditemukan di Eropa dan Kanada. Pajak ini umumnya dikenakan terhadap nilai tambah dari setiap tahap produksi atau distribusi. Pajak ini berlaku untuk total penjualan dikurangi dengan pembelian dari unit penjual perantara.

Pajak perbatasan seperti bea cukai dan bea impor umumnya ditujuan untuk menjaga agara barang domestic dapat bersaing harga dengan barang impor. Dengan demikian pajak yang dikenakan terhadap impor umumnya dilakukan secara parallel dan pajak tidak langsung lainnya dibayarkan oleh produsen domestic barang yang sejenis.

Pajak transfer merupakan jenis pajak tidak langsung lainnya. Pajak ini dikenakan terhadap pengalihan (transfer) objek antarpembayar pajak dan dapat menimbulkan pengaruh yang penting terhadap keputusan bisnis seperti struktur akuisisi.





PEMAKAIAN TERHADAP SUMBER LABA DARI LUAR NEGERI DAN PEMAJAKAN GANDA

Setiap Negara mengklaim hak untuk mengenakan pajak terhadap laba yang dihasilkan di dalam wilayahnya. Namun demikian, filosofi nasional atas pengenaan pajak terhadap sumber-sumber dari luar negeri itu berbeda-beda dan ini merupakan hal yang penting dari sudut pandang seorang perencana pajak. Kebanyakan Negara (seperti Australia, Brazil, Cina, Republik Ceko, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat) menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba atau pendapatan perusahaan dan warga Negara di dalamnya tanpa melihat wilayah Negara. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa anak perusahaan asing sebuah perusahaan local adalah suatu perusahaan local yang kebetulan beroperasi di luar negeri.



DIMENSI PERENCANAAN PAJAK

Dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan multinasional memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang murni domestic karena memiliki fleksibilitas geografis lebih besar dalam menentukan lokasi produksi dan system distribusi. Dalam mengenakan sumber pajak luar negeri banyak pihak yang berwenang pajak yang memusatkan perhatian pada bentuk organisasi operasi luar negeri. Sebuah cabang umumnya dianggap sebagai perluasan induk perusahaan. Dengan demikian labanya segera dikonsolidasikan dengan laba induk perusahaan dan dikenakan pajak secara penuh pada tahun pada saat laba dihasilkan, terlepas apakah dikirimkan kembali kepada induk perusahaan atau tidak.



METODOLOGI PENENTUAN HARGA TRANSFER

Harga transfer dapat didasarkan pada biaya selisih kenaikan atau harga pasar. Pengaruh lingkungan atas harga transfer juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai metodologi penentuan harga. Prinsip wajar atau harga transfer antarperusahaan dengan mengandaikan transaksi itu terjadi antarpihak yang tidak berhubungan instimewa di pasar yang kompetitif. Menurut undang-undang Pajak Penghasilan di AS terdapat metode-metode:

1. Metode Harga yang Tidak Terkontrol Setara

Berdasarkan metode ini harga transfer ditentukan dengan mengacu pada harga yang digunakan dalam transaksi setara antara perusahaan yang independent atau setara perusahaan dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan.

2. Metode Transaksi Tidak Terkontrol yang Setara

Metode ini diterapkan untuk pengalihan aktiva tidak berwujud. Metode ini mengidentifikasikan tingkat royalty acuan dengan mengacu pada transaksi yang tidak terkontrol di mana aktiva tidak berwujud yang sama atau serupa dialihkan. Sebagaimana metode harga tidak terkontrol yang setara, metode ini bergantung pada perbandingan pasar.

3. Metode Harga Jual Kembali

Metode ini menghitung harga transaksi yang wajar yang diawali dengan harga yang dikenakan atas penjualan barang yang dimaksud kepada pembeli yang independent. Margin yang memadai untuk menutup beban dan laba nomal kemudian dikurangkan dari harga ini untuk memperoleh harga transfer antarperusahaan.

4. Metode Penentuan Biaya Plus

Metode ini berguna apabila barang semi jadi dialihkan antarperusahaan afiliasi luar negeri atau jika suatu entitas merupakan sub kontraktor bagi perusahaan lain.

5. Metode Laba Sebanding

Metode ini mendukung pandangan umum yang menyatakan bahwa pembayar pajak yang menghadapi situasi yang mirip harusnya memperoleh imbalan yang mirip pula selama beberapa periode waktu tertentu.

6. Metode Pemisahan Laba

Metode ini digunakan jika acuan produk atau pasar tidak tersedia. Metode ini mencakup pembagian laba yang dihasilkan melalui transaksi dengan pihak berhubungan istimewa yaitu antara perusahaan afiliasi berdasarkan cara yang wajar.

7. Metode Penentuan Harga Lainnya

Metode ini dapat digunakan jika menghasilkan ukuran harga wajar yang lebih akurat.



PRAKTIK HARGA TRANSFER

Dalam praktiknya, beberapa metode penentuan harga transfer digunakan bersamaan. Factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode harga transfer antara lain tujuan perusahaan: apakah tujuannya adalah mengelola beban pajak, atau mempertahankan posisi daya saing perusahaan, atau memprromosikan evaluasi kerja yang setara.



MASA DEPAN

Teknologi dan perekonomian global menimbulkan tantangan sendiri bagi banyak prinsip-prinsip yang mendasari perpajakan internasional, bahwa setiap setiap bangsa memiliki hak menentukan untuk dirinya sendiri seberapa banyak pajak yang dapat dikumpulkan dari rakyatnya dan kalangan usaha yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pemerintah di seluruh dunia mengharuskan metode penentuan harga transfer pada prinsip harga wajar. Yaitu, perusahan multinasional di Negara berbeda dikenakan pajak seakan-akan mereka adalah perusahaan independent yang beroperasi secara wajar dari satu sama lain. Perhitungan harga wajar tidak relevan karena semakin sedikit perusahaan yang beropreasi dengan cara ini. Efeknya bagi perpajakan nasional, kerjasama dan pembagian informasi yang makin erat antara otoritas pajak di seluruh dunia. Kompetisi pajak juga semakin besar. Internet membuat upaya mengambil keuntungan dari Negara surga pajak semakin mudah. Pajak tunggal juga digunakan sebagai alternative untuk menggunakan harga transfer dalam menentukan penghasilan kena pajak.


REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

4EB09

International Accounting

BAB XIII: Manajemen Resiko Keuangan

Tujuan utama manajemen resiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas dan equitas. Resiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai resiko pasar. Resiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Meskipun fokus terhadap volatilitas harga atau tingkat, akuntan manajemen perlu mempertimbangkan resiko lainnya seperti :

1. Resiko liquiditas timbul karena tidak semua produk manajemen resiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas.

2. Diskontinuitas pasar mengacu pada resiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap.

3. Resiko kredit merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen resikotidak dapat memenuhi kewajibannya.

4. Resiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu.

5. Resiko pajak merupakan resiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan.

6. Resiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai.

Mengapa Mengelola Resiko Keuangan?

Pertumbuhan jasa manajemen resiko yang cepat menunjukan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan resiko keuangan. Jika perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya, manajemen potensi resiko yang aktif dapat dibenarkan dalam beberapa alasan. Laba yang stabil mengurangi kemungkinan resiko gagal bayar dan kebangkrutan atau resiko bahwa laba mungkin tidak dapat menutupi layanan jasa utang kontraktual.


Peranan Akuntansi

Akuntansi manajemen memainkan peranan yang penting dalam proses resiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, menguantifikasikan keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap resiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu dan mengevaluasi efektifitas program lindung nilai.


Identifikasi Resiko Pasar

Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentiofikasikan berbagai jenis resiko market berpotensi dapat disebut dengan pemetaan resiko.


Menguantifikasi Penyeimbangan

Peran yang dimainkan para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respons resiko. Mungkin manajemen leih suka mempertahankan beberapa resiko yang dihadapi ketimbang harus melakukan lindung nilai apabila biaya perlindungan resiko dirasakan lebih tinggi dari pada manfaatnya.


Manajemen Resiko di Dunia dengan Kurs Mengambang

Dalam dunia kurs mengambang, manajemen resiko mencakup :

1. Antisipasi pergerakan kurs

2. Pengukuran resiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan

3. Perancangan strategi perlindungan yang memadai

4. Pembuatan pengendalian manajemen resiko internal


Peramalan atas perubahan kurs

Dalam mengembangkan program manajemen resiko nilai tukar, manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan arah, waktu, dan magnetudo perubahan kurs. Karena menyadari prospek kurs sebelumnya, manajemen keuangan dapat menyusun ukuran-ukuran defensif memadai dengan lebih efesiensi dan efektif. Namun demikian apakah mungkin untuk memprediksi pergerakan mata uang dengan akurat tetaplah sebuah masalah.

Jika peramalan kurs tidak mungkin atau terlalu mahal dilakukan, maka manajer
keuangan dan akuntan harus mengatur masalah-masalah perusahaan mereka sedemikian rupa untuk meminimalkan pengaruh buruk perubahan kurs. Proses ini dikenal sebagai manajemen potensi resiko.


Manajemen Potensi Resiko

Potensi terhadap resiko valas timbul apabila perubahan kurs valas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba dan arus kas perusahaan.


Potensi Resiko Translasi

Potensi resiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs valas terhadap nilai equivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan


Strategi Perlindungan

Strategi ini mencakup :

1. Lindung nilai neraca

2. Lindung nilai operasional

3. Lindung nilai kontraktual


Strategi Untuk Produk Lindung Nilai

Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkanresiko pasar pada pundak pihak lain.


Kontrak Forward Valas

Kontrak forward valuta merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik, pada suatu tanggal di masa yang akan datang, berdasarkan kurs tetap yang disebut sebagai kurs forward.


Future Keuangan

Suatu kontrak future keuangan memiliki sifat yang mirip dengan kontrak yang forward. Sepeti halnya forward, future merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu dimasa depan dengan harga yang sudah yang ditentukan.


Opsi Mata Uang

Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Opsi jenis eropa hanya dapat dieksekusi pada tanggal kadaluarsa.


Swap Mata Uang

Swap mata uang mencakup pertukaran saat ini dan dimasa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap pasar modal yang sebelum tidak didapat diakses dengan biaya yang relatif rendah. Swap ini juga mungkinkan perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadap resiko kurs yang timbul dari kegiatan usaha internasional.


Perlakuan Akuntansi

FASB menerbitkan FAS No. 133 yang diklarifikasi melalui FAS 149 pada bulan april 2003, unuk memberikan pendekatan tunggal yang kompherensif atas akuntansi untuk transaksi derivatif dan lindung nilai. IFRS No. 39 yang baru saja direvisi berisi panduan yang untuk pertama kalinya memberikan tuntunan yang universal terhadap akuntansi untuk derivatif keuangan. Sebelum kedua standar ini dibuat standar akuntansi global untuk produk tidak lengkap tidak konsisten dan dikembangkan secara bertahap.



Isu Praktik

Meskipun aturan penuntun yang dikeluarkan oleh FASB dan IASB telah banyak mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran derivatif, masih saja terdapat beberapa masalah. Yang pertama berkaitan dengan penentuan nilai wajar. Wallance menyebutkan terdapat 64 kemungkinan perhitungan untuk mengukur perubahan dalam nilai wajar atas resiko yang sedang dilindungi nilai dan atas instrumen lindung nilai.


Berspekulasi Dalam Mata Uang Asing

Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing lainnya yang dibahas adalah mirip dengan perlakuan untuk kontrak forward. Perlakuan akuntansi yang dibahas di sini berdasarkan pada sifat aktifitas lindung nilai yaitu apakah derivatif melindungi nilai komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi, investasi bersih pada operasi luar negeri, dan sebagainya.


Pengungkapan

Melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik risik suatu perusahaan merupakan hal sukar dilakukan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini.

Pengungkapan itu antara lain:
Tujuan dan strategi manajemen resiko untuk melakukan transaksi lindung nilai
Deskripsi pos-pos yang dilindung nilai
Identifikasi resiko pasar dari pos-pos yang dilindung nilai
Deskripsi mengenai instrumen lindung nilai
Jumlah yang tidak dimasukan dalam penilaian efektivitas lindung nilai
Justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan resiko pasar
Penilaian berjalan mengenai efektifitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan



Poin-Poin Pengendalian Keuangan

Sistem evaluasi kinerja terbukti bermanfaat dalam berbagai sektor. Sektor ini mencakup tetapi tidak terbatas pada bagian treasuri perusahaan, pembelian dan anak perusahaan luar negeri. Kontrol terhadap bagian treasuri perusahaan mencakup pengukuran kinerja seluruh program manajemen risiko nilai tukar, mengidentifikasikan lindung nilai yang digunakan dan pelaporan hasil lindung nilai. Sistem evaluasi tersebut juga mencakup dokumentasi atas bagaimana dan sejauh apa bagian tresury perusahaan membantu unit usaha lainnya dalam organisasi itu.


Acuan Yang Tepat

Objek dari manajemen resiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan resiko dan biaya. Dengan demikian standar yang tepat yang digunakan untuk menilai kinerja aktual merupakan bagian yang diperlukan dalam setiap sistem penilaian kinerja. Acuan ini perlu di perjelas dibagian awal sebelum pembuatan program perlindungan dan harus didasarkan pada konsep biaya kesempatan.



Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan resiko keuangan harus dapat merekonsiliasikan sistem pelaporan internal dan eksternal. Kegiatan manajemen resiko memiliki orientasi kedepan. Namun pada akhirnya mereka harus merekonsiliasikan dengan pengukuran potensi resiko dan akun-akunkeuangan untuk keperluan pelaporan eksternal.


REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

4EB09

International Accounting

Analisa laporan keuangan DBS bank

DBS Bank Ltd (星 展 银行 有限公司) adalah bank yang didirikan di Singapura. Sebelumnya dikenal sebagai The Development Bank of Singapore Limited, nama ini diadopsi pada bulan Juli 2003 untuk mencerminkan perubahan perannya sebagai bank daerah. Bank ini didirikan oleh Pemerintah Singapura pada Juni 1968 untuk mengambil alih aktivitas pendanaan industri dari Economic Development Board. Saat ini, cabang-cabangnya berjumlah lebih dari 100 dapat ditemukan di seluruh pulau. DBS Bank merupakan bank dengan aset terbesar di Asia Tenggara dan di antara bank-bank besar di Asia. Bank ini memiliki posisi pasar-dominan dalam konsumen perbankan, perbendaharaan dan pasar, manajemen aset, broker sekuritas, ekuitas dan hutang penggalangan dana di Singapura dan Hong Kong.

Berikut adalah analisis laporan keuangan DBS bank yang meliputi rasio likuiditas, rasio efisiensi, rasio profitabilitas, ROA, ROE, dan NPM yang dibuat berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan tahun 2010 dan tahun 2011.



Rasio likuiditas

Current ratio ialah kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi.

Current ratio = (aktiva lancar) / (hutang lancar) x 100%

Current ratio 2010 = (238.472) / (210.365) x 100% = 113,36%

Current ratio 2011 = (281.893) / (252.391) x 100% = 111,68%

Analisis :

Adanya penurunan kemampuan membayar utang pada tahun 2011, walau demikian bank DBS singapore masih sanggup membayar hutangnya dalam jangka pendek



Rasio Efisiensi

Best Possible DSO adalah tolok ukur dengan mengabaikan penyimpangan2 yang ada dan hanya memakai angka tagihan (receivables) yang ada pada suatu saat. Dipakai sebagai pengukuran, makin dekat regular DSO pada Best Possible DSO, makin dekat pula tagihan (receivables) pada tingkat yang optimal.

Best Possible DSO mempergunakan 3 informasi untuk perhitungan:
Tagihan yang berjalan (Current Receivables)
Total penjualan kredit dalam periode perhitungan
Jumlah hari dalam periode perhitungan

Rumus:

Regular DSO = (Total Tagihan/Total Penjualan kredit) x Jumlah hari dalam masa Analisa

Regular DSO = (Tagihan penjualan kredit) / (total penjualan) x jumlah hari
Regular DSO 2010 = 647 / 757 x 360 = 307,68 = 10 bulan 25 hari
Regular DSO 2011 = 517 / 587 x 360 = 317,06 = 11 bulan 26 hari

Analisis :

Kemampuan membayar tagihan DBS Bank menurun dari tahun sebelumnya.



Rasio proftabilitas

Net Profit Margin ialah digunakan untuk laba bersih sesudah pajak yang dibandingkan dengan volume penjualan.
NPM = (laba bersih sesudah pajak) / penjualan x 100%

NPM 2010 = 2546 / 757 x 100% = 336,32%

NPM 2011 = 2648 / 587 x 100% = 451.10%

Analisis :

Laba bersih yang dihasilkan DBS Bank mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2011



Return On Equity

Return on Equity ialah mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan.

ROE = (laba bersih sesudah pajak) / (total modal) x 100%

ROE 2010 = 2546 / 7549 x 100% = 33,72%

ROE 2011 = 2648 / 2449 x 100% = 108,12%

Analisis :

Tingkat penghasilan bersih DBS Bank melonjak cukup besar di tahun 2011



Return On Assets (ROA)
Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi ROA berarti semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengunaan asset.

ROA= (laba bersih (sebelum pajak)) / (total aktiva) x 100%

ROA 2010 = 2546 / (238,472) x 100% = 1,06%

ROA 2011 = 2648 / (281,893) x 100% = 0,93

Analisis :

Kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntunga secara keseluruhan sedikit menurun dari tahun sebelumnya



4 EB 09


International Accounting

GREEN ZONE

GREEN ZONE


Sutradara : Paul Greengrass

Pemain : Matt Damon, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Amy Ryan, Greg Kinnear, Jason Issacs, Yiqal Naor

Durasi : 115 menit

Skenario : Brian Helgeland dan Rajiv Chandrasekaran ( Buku )

Produksi : Universal Studios

Tanggal Rilis : 12 Maret 2010
Masalah dibalik perang Irak vs USA

Green Zone menggambarkan apa yang menjadi pemicu dalam perang Irak. Paul Greengrass sang sutradara mengemasnya dengan memberikan bumbu drama yang akan membuat kita memutar otak atau sekedar menebak apa yang terjadi. Bagi yang bukan pemerhati perang yang sesungguhnya atau sejarahnya sekalipun, Green Zone akan menambah wawasan kita atas apa yang menjadi pemicu perang di Irak tahun 2003 silam

Roy Miller ( Matt Damon ) adalah kepala pasukan khusus yang ditugaskan di Irak untuk mencari WMD ( Weapons of Mass Destruction ) alias senjata pemusnah massal. Namun setelah ia menjalankan misinya tersebut dengan menyisir beberapa tempat yang dicurigai, WMD tidak pernah berhasil ditemukan oleh Miller. Rasa curiga pun semakin menyelimuti Miller yang selalu menjalankan misi dengan hasil tangan kosong. Ia merasa ada yang tidak beres dengan badan intelejen yang memberikan informasi palsu. Ternyata Miller pun tidak sendiri, kepala CIA di Baghdad, Martin Brown ( Brendan Gleeson ) juga merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menemukan fakta yang sebenarnya terjadi.

Roy Miller bekerjasama dengan Martin Brown namun menemui jalan buntu walau ia akhirnya bisa bertemu dengan Jenderal tertinggi Irak Muhammad Al-Rawi yang harus mati terbunuh di tangan orang Irak sendiri. Ia berkenalan dengan warga Irak asli bernama Freddy dan justru dialah yang menyimpan amarah yang sesungguhnya.
Film ini mensettingkan kondisi bahwa Irak ingin berubah menjadi Negara Demokrasi dan cepat-cepat keluar dari tirani Alm Saddam Husein yang sangat berkuasa. Tidak hanya menarik tapi cukup membuat kita berpikir tentang negara adi kuasa Amerika Serikat terhadap dunia Islam. Ada yang menarik dari film ini karena mencoba menghadirkan kembali sosok wartawan kritis yang menjadi inspirasi bagi Miller untuk tetap mengejar Al-Rawi dan bertanya sendiri kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Sinematografi yang ditampilkan patut diberi acungan jempol, meskipun syuting dilakukan di sekitar Inggris, Maroko, dan Spanyol, namun film ini benar-benar memanjakan penontonnya dengan tampilan perang yang sesungguhnya. Seperti saat Miller beserta tim-nya yang menyisir lokasi target ataupun saat mereka menerobos kerumunan orang Irak yang sedang kehabisan air, sangat realistis digambarkan. Belum lagi dengan suguhan kamera hand-held yang semakin membuat kita seperti ikut terlibat dalam perang tersebut. Matt Damon ( Roy Miller ) sebagai pemeran utama nyaris séance by séance tidak terlewatkan adegan yang sangat menegangkan itu. Dan apakah Miller berhasil memecahkan masalah bahwa senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak benar-benar ada ? Buat penggemar film action wajib menonton film ini

: dari berbagai sumber

4EB09

International Accounting

AKUNTANSI INTERNASIONAL : Harmonisasi Versus Standarisasi

Judul :Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi

Penulis: Arja Sadhiarta, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra

Sumber: http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/



REVIEW:

Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.

Adanya lingkungan dan kondisi hukum, sosial politik dan ekonomi yang berbeda-beda antar negara menyebabkan standar akuntansi juga berbeda. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Dalam hal ini terdapat dua pendapat mengenai standar akuntansi internasional yaitu harmonisasi dan standardisasi.

Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara. FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri.

           4EB09

Bab V Pelaporan dan Pengungkapan

BAB V: Pelaporan dan Pengungkapan

Perkembangan Pengungkapan

Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya.

Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Anglo Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Di pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat.
Di kebanyakan negara-negara lain (seperti Prancis, Jepang dan beberapa negara pasar yang berkembang), Kepemilikan saham masih masih tetap sangat terkonsentrasi dan bank (dan atau pemilik keluarga) secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Bank-bank ini, kalangan dalam dan lainnya memperoleh banyak informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan.

PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) menjelaskan sebuah proyek FASB menganai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini bersisi panduan menganai bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor.

Karena investor diseluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela semaikn meningkat, baik di Negara-negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar pasar yang sedang berkembang. Namun demikian, secara luas diakui bahwa pelaporan keuangan dapat menjadi mekanisme komunikasi dengan investor luar yang tidak sempurna jika insentif manajer tidak sejalan dengan kepentingan seluruh pemegang saham. Dalam sebuah tulisan klasik, dua orang penulis berpendapat bahwa komunikasi manajer dengan investor luar akan menjadi tidak sempurna jika: (1) manajer memiliki keuanggulan dalam informasi mengenai perusahaannya; (2) dorongan menajer tidak sempurna sejalan dengan kepentingan seluruh pemegang saham; dan (3) aturan akuntansi dan auditing tidak sempurna.

Ketentuan Pengungkapan Wajib

Untuk melindungi para investor, kebanyakan bursa efek (bersama dengan badan professional atau pemerintah pembuat aturan seperti Komisi Pasar Modal AS (US Securities and Exchange Commission) dan Kementerian Keuangan di Jepang) memberlakukan ketentuan pelaporan dan pengungkapan bagi perusahaan domestic dan asing yang mencari akses kepada pasar-pasar tersebut. Bursa-bursa ini ingin memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja dan prospek sebuah perusahaan. Tempat yang terbukti memiliki perhatian atas hal ini tidak lain adalah Amerika Serikat, yang standar pengungkapannya secara umum dipandang paling ketat di dunia. Bursa efek dan badan regulator pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan asing yang mencatatkan saham  utnuk memberikan informasi keuangan dan nonkeuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestic. Perusahaan asing yangs sahamnya  tercatat pada suatu bursa efek umumnya memiliki flesibilitas dalam prinsip akuntansi yang digunakan dan ruang lingkup pengungkapan.

Debat Pelaporan Keuangan SEC AS

Secara umum SEC mengharuskan perusahaan pendaftar dari luar negeri untuk memberikan informasi keuangan yang pada dasarnya sama dengan yang diharuskan terhadap perusahaan domestic. Namun demikian, laporan keuangan perusahaan pendaftar asing tidak harus disusun sesuai dengan GAAP AS apabila laporan tersebut disusun menurut kumpulan prinsip akuntansi komprehensif lainnya dan disertai dengan rekonsiliasi kuantitatif atas laba bersih, ekuitas pemegang saham dan laba per saham menurut GAAP AS, jika berbeda secara material.

Beberapa komentar berpendapat bahwa ketentuan pelaporan keuangan SEC terhadap perusahaan-perusahaan asing dapat menghambat perusahaan-perusahaan tersebut dari upaya menghadirkan surat-surat berhagra yang diterbitkan di Amerika Serikat. Akibatnya dikatakan puls bshwa investor-investor AS lebih banyak melakukan perdagangan di pasar seperti OTC (over-the counter) AS atau di pasar luar negeri dimana likuiditasnya relative rendah, biaya transkasi relative tinggi dan perlindungan terhadap investor tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan bursa efek di Amerika Serikat. Juga dinyatakan bahwa SEC memberikan kepada investor AS kesempatan investasi lebih banyak dalam pasar AS yang diatur dengan melongggarkan ketentuan pelaporan keuangannya, pada gilirannya hal ini akan menyeimbangkan dengan lebih baik tujuan SEC atas perlindungan konsumen dan kualitas pasar. Pihak yang lain memberi bantahan bahwa system akuntansi dan pengungkapan yang sekarang ada telah melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal di AS. Yang mendasari argument ini adalah prinsip-prinsip pengungkapan penuh dan perlakuan setara antara perusahaan penerbit asing dan domestik.

Praktik Pelaporan dan Pengungkapan

Di kebanyakan bagian dunia ini, aturan pengungkapan tidak terlalu berarti dan itu berarti tidak ada pengawasan dan penegakan aturan. Apabila aturan pengungkapan tidak diwajibkan, maka pengungkapan yang diharuskan tersebut (dalam praktik) menjadi sukarela, karena manajer perusahaan tidak akan mematuhi aturan pengungkapan jika kepatuhan itu menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan perkiraan biaya ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan dengan jelas pengungkapan yang “diwajibkan” dan pengungkapan yang secara nyata dilakukan. Untuk beberapa jenis pengungkapan (seperti pengungkapan mengeni pengembangan bahan), direksi manajemen mamainkan peran yang sangat penting, sehingga pengawasan (dan penegakkan aturan) menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, jenis pengungkapan lebih kurang akan bersifat sukarela. Akhirnya, aturan pengungkapan sangat berbeda di dunia dalam beberapa hal seperti laporan arus kas dan perubahan ekuitas, transaksi pihak terkait, pelaporan segmen, nilai wajar aktiva dan kewajiban keuangan, dan laba per saham.

Pengungkapan Informasi yang Melihat Masa Depan

Pengungkapan informasi yang meelihat masa depan dianggap sangat relevan dalam pasar ekuitas di seluruh dunia. Sebagai contoh, Direksi Keempat UE menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat indikasi kemungkinan perkembangan perusahaan di masa depan. Rgulasi S-K SEC mengharuskan perushaaan untuk mengungkapkan informasi yang telah diketahui pada saat ini yang akan berpengaruh secara material terhadap likuiditas, sumber daya modal dan hasil operasi di masa depan. Contoh ketiga adalah Bursa Efek Tokyo TSE “meminta” kepada manajemen perusahaan yang tercatat untuk menyediakan ramalan penjualan, laba dan deviden dalam pengumuman pers tahunan dan semesteran yang dilakukan.

Di sini dipergunakan istilah ‘Informasi yang melihat masa depan” yang mencakup; (1) ramalan pendapatn,laba(rugi), laba (rugi) per saham (EPS), pengeluaran modal, dan pos keuangan lainnya; (2) informasi prospektif mengeanai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, periode fiscal, dan proyeksi jumlah;dan (3) laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan.

Pengungkapan Segmen

Permintaan investor dan analis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industry dan segmen geografi perusahaan tergolong signifikan dan semakin meningkat. Sebagai contoh, apara analis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten telah meminta data laporan keuangan dlam bentuk disagregat yang jauh lebih detail dari yang ada sekarang. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) juga membahas pelaporan segmen yang sangat detail, sebagaimana juga standar akuntansi di banyak negara yang lain. Pemisahan menurut lini usaha dan area geografis akan membantu memepertimbangan yang lebih terinformasi mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Laporan Arus Kas dan Dana

IFRS dan standar akuntansi di Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah besar Negara-negara lain mengharuskan penyajian laporan arus kas. Adopsi ketentuan laporan arus kas baru-baru ini di negara-negara seperti Jepang, Cina mencerminkan semakin pentingnya perhatian oleh para analis dan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi arus kas.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pelaporan tanggung jawab social mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai pengaruh suatu perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya, masyarakat setempat dan lingkungan. Hal ini mencerminkan kepercayaan bahwa perusahaan berutang kepada para pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi tahunan mengenai kinerja sosial dan lingkungannya, seperti halnya informasi keuangan yang diberikan kepada para pemegang saham.

Informasi mengenai kesejahteraan karyawan telah lama menjadi perhatian bagi organisasi buruh. Bidang permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan kondisi kerja, keamanan, pekerjaan, kesetaraan dalam kesempatan, keanekaragaman angkatan kerjadan tenaga kerja anak-anak. Pengungkapan karyawan juga diminati oleh para investor karena memberikan masukan berharga mengenai hubungan kerja, biaya, an produktivitas perusahaan.

Pengungkapan Khusus Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan Nondomestik dan atas Prinsip Akuntansi yang Digunakan

Laporan tahunan dapat berisi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi para pengguna laporan keuangan nondomestic. Pengungkapan yang dimaksud seperti (1)”penyajian ulang untuk kenyamanan” informasi keuangan ke dalam mata uang nondomestik; (2) penyajian ulang hasil dan posisi keuangan secara terbatas menurut kelompok kedua standar akuntansi; (3) stau set lengkap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kelompok kedua prinsip akuntansi; dan pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain.

Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan-tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah-masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan contoh dari sejumlah negara yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya untuk membuat pengungkapan tata kelola perusahaan secara khusus dalam laporan tahunannya.

Pengungkapan dan Pelaporan Bisnis Melalui Internet

Web memungkinkan penyebarluasan informasi secara interaktif melalui cara yang tidak mungkin bila dilakukan dalam bentuk cetakan. Perdagangan surat berharga dengan menggunakan internet telah meningkatkan permintaan terhadap pelaporan usaha dan keuangan berbasis web. Investor perorangan semakin menggunakan web untuk melakukan transaksi perdagangan dan membuat keputusan investasi, dan menggunakan web sebagai sumber informasi yang penting.

Suatu perkembangan penting yang akan memfasilitasi pelaporan usaha berbasis web adalah Bahasa Pelaporan Usaha wXtensible (eXtensible Business Reporting Language-XBRL). XBRL merupakan tahap awal revolusi pelaporan keuangan. Bahasa computer ini dibangun ke dalam hamper seluruh software untuk pelaporan akuntansi dan keuangan yang akan dikeluarkan di masa depan, dan kebanyakan pengguna tidak perlu lagi mempelajari bagaimana mengolahnya segingga secara langsung dapat menikmati manfaatnya.

Pengungkapan Laporan Tahunan di Negara-Negara Pasar Berkembang

Pengungkapan laporan tahunan di Negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di Negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur tahun 1997. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan, dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan pengungkapan publik ysng kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju.

Sebuah studi tahun 1990-an memberikan beberapa jenis bukti yang mendukung pandangan bahwa tingkat pengungkapan dan kualitas lebih rendah di negara-negara pasar berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju.

Implikasi Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan dan Para Manajer

Para pengguna laporan keuangan harusnya dapat menduga perbedaan yang besar dalam tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan. Meskipun para manajer dari banyak perusahaan terusmenerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib, tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah menerapkan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka (ketentuan untuk mengadaopsi IFRS paling lambat tahun 2005 mengharuskan banyak perusahaan Eropa di luar Inggris untuk meningkatkan pengungkapannya secara substansial).

REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta

http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/32026-5-646134633571.doc

Bab IV Akuntansi Komparatif: Amerika dan Asia

 1.      Amerika

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Board-FASB), namun yang menjadi penyokong kewenangan standar akuntansinya adalah agensi kepemerintahan komisi keamanan dan kurs (Securities and Exchange Commission-SEC).

Hingga tahun 2002, Institut Sertifikasi Akuntansi Publik Amerika (American Institute of Certified Public Accounttants-AICPA), sebagai badan khusus lainnya juga mengaudit standar mereka. Pada tahun tersebut, Publik Company Accounting Oversight Board (PCAOB) didirikan, dengan dewan yang berwenang untuk mengeluarkan regulasi audit dan auditor perusahaan publik.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

      SEC memiliki wewenang penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan

kepada perusahaan publik tetapi bergantung pada sekdos swasta dalam menerapkan standar tersebut. Hal ini bekerja dengan FASB dan bersifat menekan saat FASB dinilai bergerak terlalu lambat atau menyimpang.

            FASB dibentuk pada tahun 1973 dan desember 2006 mengeluarkan laporan standar

akuntansi keuangan 158 (158 statements of financial accounting standards-SFASs). Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para infestor . Prinsip akuntansi yang umum adalah GAAP.

            Pada tahun 1991, FASB mengembangkan strategi rencana pertama untuk aktivitas internasional. Tahun 1994, menambahkan promosi mengenai perbandingan internasional. FASB merupakan anggota internasional kooperatif, berkomitmen,untuk fokus pada GAAP AS dan IFRS. Tahun 2002 FASB dan IASB membentuk komitmen mereka untuk menyatukan tujuan dengan menandatangini Norwalk Agreement yang kemudian ditegaskan kembali pada tahun 2005, dengan beberapa tujuan yang akan dicapai pada tahun 2008.

            Diantara semuanya yang paling penting adalah pembentuka PCAOB yaitu suatu organisasi non profit yang diawasi langsung oleh SEC. PCAOB memiliki tanggung jawab sbb :

• Menerapkan audit, mengendalikan kuantitas, etika, kemandirian dan standarisasi lainnya yang berhubungan dengan persiapan untuk laporan audit perusahaan agar aman diketahui publik.
• Mengawasi subjek audit perusahaan publik terhadap keamanan hukum
• Memeriksa akuntansi firma publik yang telah terdaftar.
• Mendukung akuntansi firma publik, serta memberikan kasus kepada SEC atau badan lain untuk menginvestigasi lebih lanjut.

2.      Meksiko

            Tahun 1500an, meksiko merupakan rumah bagi berbagai macam kebudayaan. Hernando Cortes menaklukan meksiko pada tahun 1521 serta menemukan koloni spanyol yang telah ada selama 300 tahun. Meksiko mendelegasikan kemerdekaan pada 1810., dan diakui merdeka oleh spanyol pada 1821.

            Meksiko memiliki free market ekonomi yang besar, perekonomian free market mulai membaik selama 1990-an yang membantu mengurangi inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membawa dasar ekonomi yang lebih baik.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

            Di meksiko standar akuntansi dikeluarkan oleh Council for Researchand Development of Financial Information Standards yaitu CINIF. Mexican Institute of Public Accounting mengeluarkan standarisasi proses audit melalui Auditing Standards and Procedures Commision. Pengaturan standarisasi di meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris- Amerika, atau Anglo-Saxon dari pada pendekatan Eropa Kontinental.

            Persyaratan yang dbutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan audit berbeda-beda, bergantung pada tipe dan ukuran perusahaan. Semua perusahaan yang berada dibawah hukum meksisko harus menunjukkan minimal satu auditor berwenang untuk melaporkan kepada para pemegang saham terkait laporan keuangan tahunan.

3.      Jepang

            Pembukuan dan laporan keuangan jepang menggambarkan adanya percampuran dan pengaruh domestik dan internasional. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh jerman, sisa abad selanjutnya adalah pemikiran AS. Pada 2001 terjadi perubahan yang besar dengan pembentukan organisasi organisasi pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

            Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice (MOJ). Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar, dengan kepercayaan yang inggi pada patokan harga perolehan. Pengungkapan pada kelayakan kredit dan kemungkinan untuk mendapatkan untung karena distribusi deviden menjadi hal yang diutamakan. Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undangperusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi. Japanese institute of Certified Publik Accountants (JICPA) merupakan organisasi profesional dari CPAs di jepang. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JICPA mengeluarkan panduan mengenai permaslahan akuntansi, serta menyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JICPA. Certified Public Accountant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintah, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di jepang. Hal ini dicantumkan dalam FSA pada tahun 2004.

4.      Cina

            Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin cina mulai menggerakan ekonomi dari program terpusat gaya soviet menuju sistem yang berorientasi kepada pasar namun masih dala kondisi partai komunis. Pada 1993, kepemimpina cina menyetujui reformasi jangka panjang lagi yang dimaksudkan supaya memberikan fleksibelitas yang lebih pada institusi yang berorientasi pasar.

            Karakteristik dasar akuntansi cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949 menerapkan sistem ekonomi terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola marxis meniru sistem kesatuan soviet. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap, fitur utamanya adalah orientasi pengaturan dana dimana dana berarti properti, barang dan material yang digunakan dalam produksi. Pelaporan keuangan ditekankan adanya neraca, yang memfleksikan sumber daya dan kebijakan pemerintah.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

            The state council/dewan pemerinta (sebuah lembaga eksekutif yang berhubungan dengan kabinet) mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan (Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises-FARR). Semua peraturan fokus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktik pelaporan dan akuntansi keuangan lainnya dan berbagai hal tentang pelaporan.

            Pada tahun 1992, departemen keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE), sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntut perkembangan standar baru akuntansi yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan akuntansi cina dengan praktik internasional.

            Komite standar akuntansi cina CASC telah didirikan pada tahun 1998 sebagai lembaga berwenang didalam departemen keuangan yang berwenangdidalam departemen keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi.

            Tahun 2006 sebuah susunan baru ASBE telah dikeluarkan dengan pendekatan big bang mengenai konvergensi. Komisi pengaturan sekuritas cina CSRC mengatur 2 bursa saham cina : Shanghai, yang dibuka tahun 1990, dan shanzen, yang dibuka tahun 1991. Sampai tahun 1995 cina memiliki 2 organisasi akuntansi profesional. CICPA didirikan tahun 1988 mengatur sektor perusahaan swasta. CACPA bertanggungjawab atas audit perusahaan-perusahaan pemerintah dan dibawah otorisasi agen yang terpisah, badan administrasi audit negara. Pada tahun 1995 CICPA dab CACPA bergabung, dengan mengusung nama CICPA, mengembangkan standar pengauditan dan bertanggungjawab atas kode etik profesional.

5.      India

Perekonomian eropa mulai bersaing dengan india setelah portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang inggris dibentuk diperusahaan india bagian selatan tahun 1619., dan satuan perdagangan terusmenerus dibuka dibagian lain selama tahun 1850-an. Demonstrasi masa terhadap aturan kolonial inggris mulai pada tahun 1920-an dibawah kepemimpinan Mohandas Gandhi dan Jawaharlal Nehru.

Dari 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi india digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Menghadapi krisis ekonomi pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Perubahan yang dimulai 1991 telah memutus kendali birokrasi dan mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Penetapan lembaga pertama diatur dalam undang-undang tahu 1857, dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemerisaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866, bersama dengan kualifikasi resmi auditor pertama berlandaskan hukum inggris.

Akta perusahaan 1956 diatur dan diperbaharui oleh agen pemerintah, departemen urusan perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut kitab akuntansi dan persyaratan untuk sbuah audit.

The Institute of Chartered Accountants of India yang didirikan pada tahun 1949 mengatur izin profesi akuntansi dan bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan proses audit. Tahun 2006npemerintah mengumumkan bahwa hal itu cenderung untuk memperkenalkan legislasi perusahaan yang menyertakan AS dengan International Financial Reporting Standards.

REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta

BAB III Akuntansi Komparatif: Eropa

BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI

Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .

Tiga alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :

1. Di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif.

2. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.

3. Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Susunan standar akuntansi menggabungkan dua kombinasi, yaitu :

1. Sektor swasta: profesi akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)

2. Sektor umum: perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi keamanan.

IFRS DALAM UNI EROPA

Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. kecenderungan ini sangat benar dalam Uni eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.

Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana di mana IFRS.

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan

PATOKAN AKUNTANSI

Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. jika metode harga pasar yang digunakan, revaluasi(penilaian kembali asset tetap) harus digunakan secara teratur dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali.

FIFO dan beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut IFRS, tapi LIFO tidak. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA

1.      PERANCIS

Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:

a)      Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan.

b)      Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.

c)      Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.

d)      Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.

e)      Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:

1)      Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).

2)      Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).

3)      Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).

4)      Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).

5)      Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).

2. JERMAN

Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:

a)      memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka.

b)      memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:

1)      German Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)

2)      Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol kepatuhan).

3)      Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP (Dewan sector swasta)

4)      Federal Financial Supervisory Authority (Dewan sector public)

5)      Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa perusahaan)

3.      REPUBLIK CEKO

Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

a)      Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.

b)      Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.

c)      Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.

d)      Act on Auditors: Mengatur proses audit.

e)      Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit.

4.      BELANDA

Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual

Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:

ü       Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.

ü       Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.

ü       Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.

ü       Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.

ü       Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

5.      INGGRIS

Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and Seventh Directive.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:

1)      Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.

2)      Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.

3)      Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.

4)      Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ketahun.

5)      Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:

a)      The Institute of Chartered Accountants in England dan Wales

b)      The Institute of Chartered Accountants in Ireland

c)      The Institute of Chartered Accountants in Scotland

d)      The Association of Chartered Certified Accountants

e)      The Chartered Institute of Management Accountants

f)      The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

       

REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta

Bab II Perkembangan dan Klasifikasi

BAB II: Perkembangan dan Klasifikasi

Perkembangan

Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks diantara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa.

Delapan faktor berikut ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan akuntansi :

Sumber Pendanaan

Akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait.

Sistem Hukum

Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Pada kebanyakan negara berhukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi professional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif. Kodifikasi hukum (kode hukum) akuntansi cenderung terpaku pada bentuk (formal) legalnya saja, sementara hukum akuntansi yang lebih umum cenderung terpaku pada muatan (isi) ekonominya.

Perpajakan

Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama.

Ikatan Politik dan Ekonomi

Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Banyak negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut atau karena pilihan mereka sendiri. Integrasi ekonomi melalui pertumbuhan perdagangan dan arus modal internasional merupakan pendorong kuat akan konvergensi standar akuntansi.

Inflasi

Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai asset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan.

Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menetukan manakah yang paling utama. Jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi.

Tingkat Pendidikan

Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit (sophisticated) akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pendidikan akuntansi yang professional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah.

Budaya

Budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Hofstade mendasari empat dimensi budaya nasional (nilai sosial): (1) individualisme, (2) jarak kekuasaan, (3) penghindaran ketidakpastian, dan (4) maskulinitas.

Berdasarkan hasil analisis Hofstade, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan empat dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu Negara, yaitu:

a.      Profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian

preferensi terhadap pertimbangan professional individu dan regulasi sendiri kalangan professional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

b.      Keseragaman versus fleksibilitas

preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas  dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu.

c.       Konservatisme versus optimism

suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih pendekatan yang sekadar optimis namun beresiko.

d.      Kerahasiaan versus transparansi

preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik.

Empat Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi

Klasifikasi awal yang dilakukan adalah yang diusulkan oleh Mueller pertengahan tahun 1960-an. Ia mengidentifikasikan empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara Barat dengaii sistem ekonomi berorientasi pasar.

(1)   Berdasarkan pendekatan makroekonomi

praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan markoekonomi nasional.

(2)   Berdasarkan pendekatan mikroekonomi

akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup.

(3)   Berdasarkan pendekatan disiplin independen

akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan

(4)   Berdasarkan pendekatan yang seragam

akuntansi distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis.

Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum versus Kodifikasi Hukum

            Akuntansi dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi secara kurang lebih 25 tahun terkhir.

 (1) akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap “penyajian wajar”, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak.

(2) akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.

Sistem Praktik : Akuntansi Penyajian Wajar versus Kepatuhan Hukum

            Banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional menjadi semakin menghilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, yaitu:

1. Pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan terasa semakin berkembang di dunia.

2. Pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum.

3. Beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum, secara khusus Jerman dan Jepang, mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemetintah kepada kelompok sector swasta yang professional dan independen.

Pembedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti:

a. Depresiasi, dimana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu asset selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) / jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum)

b. Sewa guna usaha, yang memiliki substansi pembelian asset tetap (property) diperlakukan seperti sewa operasi yang biasa (kepatuhan hukum)

c. Pensiun, dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat anda berhenti bekerja (kepatuhan hukum)

REFERENSI:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta